Menjalankan bisnis bersama membutuhkan kesepakatan yang jelas sejak awal. Ketika beberapa pihak menyumbangkan modal, tenaga, aset, jaringan, atau keahlian, para pihak perlu menentukan cara membagi hasil usaha secara transparan. Karena itu, perjanjian bagi hasil untuk bisnis dapat membantu setiap pihak memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab selama kerja sama berlangsung.

Kesepakatan tersebut tidak cukup hanya mencantumkan persentase keuntungan. Para pihak juga perlu mengatur dasar perhitungan keuntungan, kontribusi masing-masing pihak, pembagian risiko, jangka waktu kerja sama, serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi masalah. Dengan demikian, perjanjian dapat memberikan pedoman yang lebih jelas selama bisnis berjalan.

Mengapa Bisnis Membutuhkan Perjanjian Bagi Hasil?

Kerja sama bisnis sering melibatkan kontribusi yang berbeda. Misalnya, satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lain mengelola operasional. Dalam kondisi lain, satu pihak menyediakan tempat dan peralatan, sementara pihak lain menangani pemasaran dan penjualan.

Perbedaan kontribusi tersebut dapat menimbulkan perbedaan persepsi jika para pihak tidak membuat kesepakatan sejak awal. Karena itu, mereka perlu menentukan hak dan kewajiban melalui dokumen yang jelas.

Selain itu, perjanjian membantu para pihak memiliki acuan ketika mereka menghitung keuntungan. Dengan adanya rumusan yang jelas, setiap pihak dapat mengetahui dasar pembagian hasil tanpa hanya mengandalkan komunikasi lisan.

Tentukan Dasar Perhitungan Bagi Hasil

Salah satu bagian terpenting dalam perjanjian bagi hasil untuk bisnis adalah dasar perhitungan pembagian hasil. Para pihak perlu menentukan apakah mereka membagi laba bersih, laba kotor, pendapatan tertentu, atau menggunakan metode lain yang mereka sepakati.

Misalnya, para pihak menyepakati pembagian berdasarkan laba bersih. Dalam kondisi tersebut, mereka perlu menentukan biaya apa saja yang boleh dikurangkan sebelum menghitung keuntungan.

Selanjutnya, para pihak perlu menentukan periode perhitungan. Mereka dapat menggunakan periode bulanan, triwulanan, atau periode lain sesuai karakter bisnis.

Dengan rumusan yang jelas, para pihak dapat mengurangi perbedaan penafsiran ketika mereka melakukan perhitungan.

Hal yang Wajib Dicantumkan dalam Perjanjian

Perjanjian yang baik perlu menjelaskan kerja sama secara menyeluruh. Beberapa unsur berikut dapat menjadi bagian penting dalam penyusunannya.

Identitas dan Kontribusi Para Pihak

Cantumkan identitas para pihak secara jelas. Kemudian, jelaskan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk uang, aset, tenaga, keahlian, maupun sumber daya lainnya.

Persentase dan Mekanisme Pembagian

Tentukan persentase pembagian hasil serta waktu pembayarannya. Para pihak juga perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab melakukan perhitungan dan memberikan laporan kepada pihak lainnya.

Biaya Operasional

Jelaskan biaya yang dapat mengurangi hasil usaha sebelum pembagian. Langkah ini penting karena perbedaan pemahaman mengenai biaya dapat memengaruhi jumlah keuntungan yang diterima masing-masing pihak.

Kerugian dan Risiko Bisnis

Jangan hanya mengatur keuntungan. Para pihak juga perlu menentukan mekanisme ketika bisnis mengalami kerugian. Mereka dapat mengatur pembagian risiko berdasarkan kontribusi, tanggung jawab, atau kesepakatan lain yang sah.

Jangka Waktu Kerja Sama

Tentukan kapan kerja sama mulai berlaku dan kapan kerja sama berakhir. Jika para pihak ingin memperpanjang kerja sama, mereka juga dapat mengatur mekanisme perpanjangan.

Bagaimana Mengatur Transparansi Keuangan?

Pembagian hasil membutuhkan data keuangan yang dapat dipercaya. Karena itu, para pihak perlu menentukan mekanisme pencatatan dan pelaporan sejak awal.

Misalnya, pihak pengelola dapat memberikan laporan pendapatan, biaya, dan hasil usaha setiap bulan. Pihak lainnya kemudian dapat memeriksa laporan berdasarkan dokumen pendukung yang telah disepakati.

Selain itu, para pihak dapat menentukan siapa yang mengelola rekening bisnis, bagaimana transaksi tercatat, dan kapan pihak yang berhak menerima bagi hasil memperoleh pembayaran.

Dengan mekanisme tersebut, kerja sama tidak hanya mengandalkan kepercayaan pribadi. Para pihak juga memiliki sistem administrasi yang membantu mereka memantau perkembangan bisnis.

Bagaimana Jika Salah Satu Pihak Melanggar Kesepakatan?

Perjanjian juga perlu mengatur konsekuensi ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya, para pihak dapat menentukan mekanisme teguran, perbaikan kewajiban, atau langkah lain sesuai kesepakatan.

Selanjutnya, para pihak perlu menentukan mekanisme penyelesaian perselisihan. Mereka dapat menyepakati musyawarah terlebih dahulu sebelum menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lain yang sesuai.

Dengan demikian, para pihak tidak perlu langsung mengambil tindakan ketika muncul perselisihan. Mereka dapat mengikuti tahapan yang sudah mereka sepakati sebelumnya.

Hindari Kesalahan Saat Membuat Perjanjian

Kesalahan umum terjadi ketika para pihak hanya mencantumkan persentase pembagian keuntungan tanpa menjelaskan cara menghitungnya. Akibatnya, para pihak dapat memiliki angka yang berbeda ketika mereka menghitung hasil usaha.

Selain itu, jangan mengabaikan pengaturan kerugian, biaya, laporan keuangan, dan penghentian kerja sama. Bagian tersebut sering kali menjadi sumber perbedaan pendapat ketika bisnis menghadapi perubahan.

Karena itu, para pihak sebaiknya membahas seluruh aspek kerja sama sebelum menandatangani dokumen. Jika bisnis memiliki struktur yang kompleks, para pihak juga dapat meminta pemeriksaan hukum agar isi perjanjian lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Baca Juga: Pembaruan Akun PT Perorangan: Hal yang Perlu Diperhatikan!

Pentingnya Perjanjian yang Sesuai dengan Model Bisnis

Setiap bisnis memiliki pola kerja sama yang berbeda. Karena itu, para pihak tidak sebaiknya menggunakan satu format perjanjian untuk seluruh jenis usaha.

Bisnis perdagangan dapat membutuhkan pengaturan berbeda dari bisnis jasa. Begitu pula kerja sama yang melibatkan investor, pengelola usaha, pemilik aset, atau pemilik merek dapat membutuhkan ketentuan tambahan.

Oleh sebab itu, perjanjian bagi hasil untuk bisnis sebaiknya mengikuti karakter hubungan dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan begitu, isi dokumen dapat menggambarkan kondisi kerja sama secara lebih akurat.

Konsultasikan Perjanjian Sebelum Menandatangani

Menyusun perjanjian membutuhkan perhatian terhadap hubungan hukum dan kepentingan setiap pihak. Legalist Jakarta dapat membantu pelaku usaha memahami kebutuhan dokumen kerja sama dan aspek legalitas bisnis.

Layanan Legalist Jakarta mencakup pendirian PT, PT Perorangan, PT PMA, CV, perubahan data perusahaan, NIB, perizinan usaha, PKP, virtual office, serta konsultasi hukum, pajak, dan perbankan.

Dengan konsultasi sebelum penandatanganan, para pihak dapat membahas ketentuan penting dan menyesuaikan isi perjanjian dengan model bisnis yang mereka jalankan.

Bangun Kerja Sama dengan Kesepakatan yang Jelas

Perjanjian bagi hasil untuk bisnis membantu para pihak menetapkan aturan kerja sama secara lebih jelas. Dokumen tersebut perlu mengatur kontribusi, dasar perhitungan keuntungan, biaya, risiko, pelaporan, jangka waktu, hingga penyelesaian perselisihan.

Dengan membahas seluruh aspek tersebut sejak awal, para pihak dapat mengurangi ruang perbedaan penafsiran selama bisnis berjalan. Pada akhirnya, kesepakatan yang jelas membantu setiap pihak menjalankan perannya dengan lebih terarah.

Hubungi Kami Melalui: